Pansus LHP BPK DPRD Kapuas Kunjungi DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Katingan

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Kapuas laksanakan konsultasi dan koordinasi terkait laporan hasil keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Kabupaten Katingan pada hari Rabu 17 Juni 2026 sampai dengan Sabtu 20 Juni 2026.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Kapuas, Franco B Dehen, mengatakan Pansus LHP BPK DPRD Kapuas kini tengah merumuskan draf final keputusan yang memuat rekomendasi konkret yang akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Kapuas untuk disahkan menjadi rekomendasi lembaga, dan akan diserahkan kepada Bupati Kapuas untuk segera ditindaklanjuti,” Katanya, di Kuala Kapuas, Senin (22/6/2026).

Baca juga: Kafilah HSU Optimis Raih Hasil Terbaik di MTQ ke-37 Kalsel

Selain itu, administrasi aset, penataan dan sertifikasi aset daerah yang dinilai masih belum optimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun-tahun mendatang.

“Jadi, Pansus LHP BPK DPRD Kapuas berkomitmen untuk terus mengawal jalannya tindak-lanjut rekomendasi ini hingga 100% tuntas, demi menjaga Marwah daerah dalam mempertahankan atau meraih opini WTP yang substansial bukan sekedar administratif,” ujar Franco B Dehen. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk

Artikel Pansus LHP BPK DPRD Kapuas Kunjungi DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Katingan pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya