Tips dan trik seputar gaya hidup hemat/minimalis 2022

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-5 dan ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2026, Jum’at (27/3/2026). Agenda utama rapat adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah daerah. Selain itu, rapat juga mengumumkan susunan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah beserta Raperda terkait. Baca juga:  Lima Jembatan Rusak di Banjarmasin akan Diperbaiki Rapat dipimpin Ketua DPRD Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Hadir Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, mereka menyampaikan sejumlah catatan, terutama terkait efektivitas regulasi, kebe...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR bersama Dandim 1007/Banjarmasin Letkol Slamet Riyadi meninjau lima jembatan rusak, Kamis (26/3/2026) siang. Lokasi pertama adalah jembatan gantung arah SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Di lokasi peninjauan, Wali Kota Yamin menemukan banyak jembatan berlubang yang membahayakan warga. Perjalanan dilanjutkan ke Jembatan Sungai Bahaur di Jalan Tembus Mantuil Basirih. Salah satu warga, Titi Sahra mengaku selama puluhan tahun sejak dirinya masih kecil jembatan tersebut sering dilalui truk minyak. “Jembatan miring ke bawah, kayunya sudah lapuk,” ujar Titi. Baca juga:  Instruksi Wali Kota Lisa Putar Lagu Indonesia Raya Setiap Hari Jembatan gantung arah SDN Sungai Lulut 4 yang tampak berlubang. Foto: Prokom Banjarmasin Lokasi peninjauan lain adalah Jembatan Handil Bambang Basirih Dalam RT 25. Mendengar jembatan akan diperbaiki, warga pun ikut senang. Seperti yang dikatakan Masran, salah satu warga merasa...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menghadirkan gebrakan baru dengan mewajibkan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja di seluruh lingkungan kantor pemerintahan. Kebijakan digagas oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby , melalui Surat Edaran Nomor: 200.1.2.2/1/BAKESBANGPOL/III/2026 yang mulai berlaku efektif pada April 2026. Langkah ini menjadi simbol kuat bahwa nilai nasionalisme tidak boleh luntur, bahkan di tengah padatnya aktivitas pelayanan publik. Baca juga: Cek Program REDD+ di Cempaka, Ini Kata Kadishut Kalsel Bagi Pemko Banjarbaru, kebijakan bukan sekadar rutinitas formal. Lebih dari itu, kebijakan ini dirancang sebagai “pengingat harian” bagi seluruh ASN agar tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tugas yang dijalankan. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, dan cinta Tanah Air, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila d...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, melakukan monitoring pertumbuhan tanaman dalam program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlokasi di Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Monitoring dilakukan pada area seluas kurang lebih 100 hektare yang telah ditanami berbagai jenis pohon antara lain ulin, eucalyptus, mangga, nangka, cempedak, alpukat, kuini, manggis, dan matoa. Tanaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan penanaman sejak peluncuran (kick off) program REDD+ GCF Output 2 pada 27 November 2025. Hasil pemantauan di lapangan, pertumbuhan tanaman menunjukkan hasil yang baik. Terlihat dari tingkat kelangsungan hidup tanaman, serta perkembangan tinggi dan tajuk yang optimal. Baca juga:  Haul ke-220 Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Sejak Kecil Sudah Punyai Keistimewaan “Program REDD+ GCF Output 2 merupakan...

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas tahun anggaran 2025 dan penyampaian 10 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas, Kamis (26/3/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah didampingi Wakil Ketua I, Yohannes, dan Wakil Ketua II, Berinto, dihadiri Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, Sekretaris Daerah, Usis I Sangkai, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi pemerintahan lainnya. Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno , menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat. Baca juga:  Penanganan Sampah dan Normalisasi Sungai Prioritas Pemko Banjarmasin “LKPj ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggara...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menekankan penanganan sampah sebagai prioritas peningkatan efektivitas di Kota Seribu Sungai. Hal itu disampaikan dalam pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/3/2026) siang. “Penanganan sampah dan normalisasi sungai menjadi poin krusial yang harus ditingkatkan efektivitasnya,” ujar Yamin. Baca juga: DLH Banjarmasin Ingin Manfaatkan Lahan TPA Basirih Dia menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan tetap mengedepankan isu-isu lingkungan hidup dan layanan-layanan dasar masyarakat. LKPj 2025 diharapkan menjadi gambaran jelas pelaksanaan pemerintah daerah serta menjadi bahan evaluasi, masukan, dan perbaikan kinerja pembangunan Kota Banjarmasin. Sebagai informasi, tema pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2025 ialah “Penguatan Sarana Prasarana Kota sebagai Pusat Perekonomian, Kebudayaan Banjar, dan Pariwisata Berbasis Sungai...