Tips dan trik seputar gaya hidup hemat/minimalis 2022

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Rahmad Jainudin, mengapresiasi pelaksanaan program 1 Miliar 1 Desa yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas. Program strategis ini dinilai menjadi langkah krusial dalam mempercepat pemerataan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman hingga ke pelosok desa. Sekadar diketahui, program itu dimotori oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas berfokus pada penyediaan infrastruktur perdesaan. Baca juga:  Fraksi PAN DPRD Kapuas Setujui Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Bentuk nyata meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalan, perbaikan jembatan, serta penataan kawasan permukiman yang representatif di berbagai wilayah kecamatan. Rahmad Jainudin menilai, program tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan, yang merupakan adalah kunci untuk memutus mata rantai kesenj...

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, H Saferaniansyah, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas masa persidangan II tahun sidang 2026, Senin (6/7/2026), yang membahas pendapat akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Fraksi PAN menyebut keputusan tersebut diambil setelah mencermati penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan bersama, serta analisis terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Baca juga:  Pemdes Tumbang Mangkutup Resmikan Demplot Tanaman Obat Hutan “Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kapuas menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentu...

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri tengah mengusut dugaan skandal korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Penyidik mengendus adanya manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas batu bara, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan riil di lapangan. Yang lebih mengejutkan, modus ini diduga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara sehingga memicu blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Kerugian negara dan perekonomian akibat kasus ini ditaksir mencapai kurang lebih Rp5 triliun, meski angka pastinya masih menunggu hasil audit investigasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada Kortas Tipidkor Polri, khususnya dalam pemeriksaan saksi, ahli, dan aspek...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dibuktikan dengan tindakan nyata dukungan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menerima kunjungan petugas pendataan di rumah dinas, pada Kamis (2/7/2026). Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan sensus sebagai pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Petugas BPS melakukan pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden. Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi SE2026 di rumah dinas. Baca juga:  Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Provinsi Kalsel Raih Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pe...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih Akreditasi Awal SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Capaian ini menjadi tonggak penting yang menegaskan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam memberikan layanan pengujian konstruksi yang memenuhi standar nasional hingga internasional. Keputusan tersebut ditetapkan KAN pada 17 Maret 2026 dengan memberikan nomor akreditasi LP-2244-IDN kepada Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan sebagai laboratorium penguji. Akreditasi tersebut berlaku selama lima tahun. Baca juga :  Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR Kalsel, Widhe Prima Duanda, mengatakan kembalinya akreditasi ini menjadi bukti komitmen laboratorium dalam menjaga mutu layanan pengujian material konstruksi sekaligus menin...

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) Triwulan III (periode Juli–September) tahun 2026 tetap alias tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III 2026 tetap atau tidak naik,” jelas Bahlil. Baca juga:  HSU Calon Tunggal Tuan Rumah Porprov XIII 2029 Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, I...