Tips dan trik seputar gaya hidup hemat/minimalis 2022

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan perahu bermotor kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) perikanan. Bantuan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalsel. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus mencegah berbagai praktik yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan, keberadaan Pokmaswas perikanan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah. Baca juga:  9 Tahun di Penjara, Rita Widyasari Pulang Kampung Disambut Warga “Bantuan perahu bermotor ini merupakan bentuk dukungan Pemerinta...

KANALKALIMANTAN.COM, TENGGARONG – Menjalani masa hukuman selama 9 tahun akibat kasus korupsi, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari akhirnya kembali ke kampung halaman di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Kedatangan Bunda Rita -biasa disapa- pada Jumat (12/6/2026) malam, disambut puluhan warga dan simpatisan yang telah menunggu sejak sore di Bundaran Tuah Himba, salah satu pintu masuk menuju Tenggarong. Mereka membawa spanduk ucapan selamat datang sebagai bentuk dukungan kepada mantan kepala daerah tersebut. Baca juga:  Penataan Lanskap Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dipercepat Sekitar pukul 19.05 Wita, kendaraan yang membawa Rita tiba di lokasi. Bunda Rita Ia kemudian turun dari mobil dan menyapa warga yang telah menantikan kepulangannya. Rita tampil sederhana mengenakan pakaian putih dan jilbab hitam tanpa aksesori mencolok. Dalam keterangannya kepada awak media, Bunda Rita mengaku tidak terasa telah menjalani m...

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Agus Maulana didampingi unsur pimpinan lainnya di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (11/6/2026) siang. Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait pengamanan aset tanah milik daerah, Saidi mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya memperkuat legalitas aset melalui program sertifikasi tanah. Baca juga:  Program Pembinaan dan Pemberian Insentif Berkelanjutan Atlet dan Pelatih Menurut bupati, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Bidang Pertanahan setiap tahun menganggarkan sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Banjar yang belum berserti...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 205 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru akan memasuki masa purna tugas alias pensiun. Para abdi negara tersebut mengikuti pembekalan calon purna tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Kamis (11/6/2026) siang. Kegiatan pembekalan dibuka Asisten Administrasi Umum, Kanafi SIP MM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, dan persiapan yang matang agar para calon purna tugas dapat menjalani masa pensiun dengan lebih terencana, produktif, mandiri, dan sejahtera. Baca juga:  Kucuran Dana Seret, Operasional Dapur MBG di Banjarbaru Terhambat Kanafi menekankan, pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon purna tugas PNS, dalam keberhasilan mewujudkan visi Banjarbaru Emas. “Pengalaman, pengetahuan, serta kebijaksanaan yang dimiliki bapak dan ibu merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi kemajuan daerah,” ujar Kanafi. Apres...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengomentari tentang kenaikan BBM non subsidi jenis Pertamax per 10 Juni 2026. Lisa Halaby menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah pusat terkait kenaikan harga dari Pertamina itu. “Bagaimana cara kita mengkoordinasikannya dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait BBM non subsidi yang naik ini,” tuturnya di Balai Kota Banjarbaru, Rabu (10/6/2026). Baca juga: Kucuran Dana Seret, Operasional Dapur MBG di Banjarbaru Terhambat Diketahui, kenaikan ini tak hanya terjadi skala lokal, Banjarbaru ataupun Kalsel, tetapi secara nasional. “Ini harus ada kolaborasi, koordinasi antar tingkat pemerintah,” pungkas Lisa. Sebelumnya, harga Pertamax yang meroket dirasakan warga Kalsel, tak terkecuali Kota Banjarbaru. Misalnya Sumarna dan Ibrahim, mereka mengaku kaget karena baru tahu harga Pertamax ternyata sudah berubah usai mengisi BBM di SPBU. Baca juga:  Dispersip Ban...

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Keterlambatan pencairan dana pusat dari Badan Gizi Nasional (BGN) menghambat kegiatan operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarbaru. Seperti dialami dapur MBG atau SPPG Syamsudin Noor yang berhenti beroperasi sementara selama dua hari pada Senin (8/6/2026) dan Selasa (9/6/2026), karena dana pusat belum masuk. Kepala SPPG Syamsudin Noor M Erlangga Pragana mengatakan, dana pusat dijanjikan masuk pada Jumat (5/6/2026) lalu, tapi ada keterlambatan sehingga dana baru diterima pada Senin (8/6/2026) sore. “Memang hari Selasa itu tidak distribusi, karena masuknya sore. Sementara pemesanan bahan baku segala macam itu kan terlalu dadakan,” ujarnya. Baca juga:  Dispersip Banjar Umumkan Daftar Juara Lomba Video Konten Literasi 2026 Dia menambahkan, kendala ini sudah dibuat dalam laporan khusus ke Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kalimantan Selatan. Kepala SPPG Syamsudin Noor M Erlangga Pragana. Foto: fahmi SPPG yang ada di...