HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bendera berwarna hijau hitam dengan paduan putih bertuliskan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terlihat dikibarkan oleh massa di Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (18/6/2026) siang, pukul 14.30 Wita.
Puluhan anggota HMI yang datang dari berbagai penjuru Kalsel melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel.
Orasi dilakukan perwakilan ketua cabang yang menyuarakan keresahan dan masalah di daerah masing-masing.
Baca juga: Lima Tersangka dari 128,7 Kg Sabu Jaringan Narkoba Lintas Provinsi
Setengah jam kemudian tepatnya pukul 15.05 Wita, perwakilan DPRD Kalsel keluar menemui massa dan menawarkan dialog di dalam Rumah Banjar.
Akhirnya, kelompok Cipayung Plus tersebut sepakat untuk masuk ke dalam menyampaikan hasil kajiannya di hadapan pimpinan wakil rakyat Kalsel.
Di ruang rapat Ismail Abdullah gedung B lantai 4 DPRD Kalsel, HMI se Kalsel duduk bersama DPRD Kalsel dan instansi terkait.
Baca juga: Digitalisasi UMKM Banjarmasin “Kota Masa Depan: Berani Digital”
HMI menyampaikan 8 poin tuntutan, antara lain:
1. Mendesak pemerintah Indonesia melalui Pertamina untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan BBM dan menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga bahan pokok
2. Mendesak Polri khususnya Kapolda Kalsel untuk meningkatkan pengawasan di seluruh kabupaten/kota terhadap distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi guna mencegah penimbunan dan praktik mafia BBM yang dapat memperburuk dampak ekonomi bagi masyarakat
3. Menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret, terukur dan berkelanjutan dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas nasional, pengendalian impor yang tidak strategis, serta penguatan daya saing fiskal guna menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat
4. Mendesak pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk mengevaluasi substansi serta implementasi Undang-Undang Polri agar tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal kewenangan institusi kepolisian
DPRD Kalsel menyepakati semua tuntutan HMI se Kalsel dan berkomitmen menyampaikan ke DPR RI dalam waktu dekat. Foto: fahmi
Baca juga: Kafilah Banjarbaru Dilepas Menuju MTQ 37 Kalsel di Marabahan
5. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi yang panjang dalam menekan ketergantungan terhadap utang melalui optimalisasi penerimaan negara, pemberantasan kebocoran anggaran, peningkatan investasi produktif, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional demi menjaga keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat Indonesia
6. Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 agar tidak memberatkan pelaku UMKM dan masyarakat, serta menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
7. Mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh, memperkuat sistem pengawasan, serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel
8. Menuntut pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta disusun melalui kajian yang matang dengan melibatkan partisipasi publik secara luas
Baca juga: Kafilah HSU Daftar Ulang dan Verifikasi Sidik Jari Peserta MTQ 37 Kalsel
HMI se Kalsel menegaskan bahwa tuntutan ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mengawal jalannya pemerintahan agar senantiasa berpihak terhadap kepentingan rakyat.
Untuk itu, diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik secara kritis, konstruktif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaulat.
Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel Abdi Aswadi. Foto: fahmi
Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel Abdi Aswadi mengatakan penyampaian aspirasi kepada DPRD Kalsel belum sampai tahap teknis dan yuridis.
Setelah tuntutan ini sampai ke pusat, pihaknya meminta DPRD Kalsel mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stakeholder terkait yang bisa membuat keputusan akhir, sehingga tidak ada tunggu menunggu lagi.
“Ada beberapa poin yang belum selesai untuk bisa diberikan kajian yang bisa dibahas secara menyeluruh,” ujar Abdi.
“Kita ingin menyampaikan poin itu secara substansial, bukan mengemukakan ego organisasi. Jadi bagaimana tuntutan itu ditindaklanjuti untuk masyarakat juga,” pungkasnya.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyebut pihaknya menyepakati semua tuntutan HMI se Kalsel dan akan segera meneruskannya ke DPR RI.
Permasalahan MBG, carut marutnya distribusi BBM, ekonomi, pajak, semua jadi evaluasi bersama untuk perbaikan kedepan.
“Kami sangat menjunjung tinggi aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa sudah menyampaikan. Insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan ke pihak terkait,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)
Reporter: fahmi
Editor: bie
Artikel HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.
Komentar
Posting Komentar