HIPMI Banjar Dorong Percepatan Legalitas Usaha bagi Para Pelaku Usaha Muda

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banjar melakukan audiensi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di ruang kerja Sekda di Kantor Bupati Banjar, Kamis (18/6/2026) pagi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Banjar, Muhammad Zaini mendorong percepatan legalitas usaha bagi para pelaku usaha muda di daerah.

Muhammad Zaini menyoroti masih banyaknya calon pengusaha yang belum memahami langkah-langkah memulai usaha, mengakses permodalan, mengurus legalitas hingga memperoleh perlindungan hukum.

Baca juga: Tata Ulang Kawasan Simpang Empat Banjarbaru, Pedagang Bongkar Sendiri Bangunan

Menurut dia, para calon pengusaha dapat memanfaatkan platform digital GEN HIPMI yang telah diluncurkan HIPMI Banjar untuk mendapatkan berbagai informasi dan pendampingan usaha.

“Calon-calon pengusaha yang belum memahami untuk nanti ke depan bagaimana membuka usaha, bagaimana mencari permodalan, legalitas dan perlindungan hukum, dapat mengakses platform digital GEN HIPMI,” ujar dia.

Zaini menjelaskan, website GEN HIPMI hadir sebagai solusi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha pemula.

Baca juga: Jemaah Haji asal HSS Wafat di Madinah

Platform tersebut menyediakan layanan yang mendukung pengembangan usaha anggota, mulai dari akses informasi permodalan hingga pendampingan legalitas usaha.

Ia menambahkan, program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sejumlah instansi terkait.

“Program ini dikolaborasikan dengan Sekda Banjar H Yudi Andrea dan sejumlah dinas terkait seperti Disnaker, DKUMPP, Perusahaan Daerah, serta Kabag Ekonomi,” katanya.

Baca juga: Warga Sidomulyo 1 Mengadu ke Kementerian HAM dan Kementerian Hukum

Dalam kesempatan itu, Zaini juga mengungkapkan masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki legalitas di Kabupaten Banjar. Dari sekitar 74 ribu pelaku usaha yang tercatat, hanya sekitar 400 yang telah mengantongi legalitas usaha.

“Yang punya legalitas usaha itu cuma 400 pengusaha. Nah, jadi itulah yang mau kami kebut nanti ke depan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk bisa nanti HIPMI berkontribusi ke pemerintah daerah,” jelas dia.

Melalui program tersebut, HIPMI Banjar berharap dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas, sekaligus memperluas kontribusi sektor usaha terhadap perekonomian daerah.

Baca juga: DPRD Banjarbaru Sahkan Dua Perda

Zaini menegaskan, kepengurusan BPC HIPMI Banjar periode saat ini berkomitmen menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan pembangunan daerah.

“Tentu tanggapan dari Sekda sendiri dan SKPD yang hadir tadi sangat antusias. Disambut Sekda dengan tangan terbuka dan hangat, diharapkan programnya bisa dilakukan lebih cepat,” pungkas dia. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Reporter: kk
Editor: Dhan

Artikel HIPMI Banjar Dorong Percepatan Legalitas Usaha bagi Para Pelaku Usaha Muda pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya