H Muhidin Janji Hubungkan Warga Sidomulyo 1 Banjarbaru ke DPR RI

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Angin segar didapatkan warga Sidomulyo 1 Banjarbaru saat unjuk rasa mahasiswa di kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (5/6/2026) siang.

Gubernur Kalsel H Muhidin berjanji akan memberikan rekomendasi kepada wakil rakyat Kalsel yang ada di DPR RI untuk mendengar aspirasi warga Sidomulyo 1 Guntung Payung Banjarbaru.

“Kita bisa menyarankan minta bantuan ke DPR RI karena ada perwakilan Kalsel di sana,” ujar H Muhidin.

Baca juga: Gubernur Kalsel Takkan Cabut Usulan Taman Nasional Meratus

Dia menambahkan, keterbatasan wewenang membuat pihaknya hanya membantu sebatas koordinasi tanpa mengintervensi keputusan pengadilan.

“Pengadilan itu bagian dari pemerintah pusat, dan juga pertanahan sama jadi bukan di bawah provinsi,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan warga Sidomulyo 1, Juki mengaku cukup puas atas jawaban Gubernur Kalsel yang berjanji mempermudah jalan bertemu lembaga legislatif pusat.

Warga Sidomulyo 1 saat demo bersama mahasiswa di kantor Gubernur Kalsel, Jumat (5/6/2026) siang. Foto: fahmi

Baca juga: 7 Tuntutan Pengunjuk Rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Tolak Taman Nasional Meratus!

“Cukup memuaskan sedikitlah atas respon beliau dari permintaan kami yang meminta keadilan,” kata Juki.

Pihaknya akan menemui H Muhidin dalam waktu dekat untuk menagih janji orang nomor 1 di Kalsel itu.

“Mudah-mudahan jawaban beliau itu tidak normatif atau sekadar formalitas,” harap Juki. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie

Artikel H Muhidin Janji Hubungkan Warga Sidomulyo 1 Banjarbaru ke DPR RI pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya