DPRD HSU Beri Catatan Rekomendasi LKPj Kepala Daerah 2025

‎KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Utara (HSU) menyoroti sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian utama, mulai dari soal tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, agrominapolitan, ‎penanganan banjir, sosial budaya hingga perhatian khusus terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD HSU dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2025 di gedung DPRD HSU, Senin (27/4/2026).

‎‎Juru bicara dari DPRD HSU, Aisha Nadela saat menyampaikan rekomendasi DPRD mengatakan, rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.

Baca juga: Rumah Produksi Bigfast Diresmikan, Wali Kota Lisa: Terus Perluas Jangkauan Pasar

‎DPRD Kabupaten HSU memberikan apresiasi atas penyampaian LKPj kepala daerah tahun 2025 yang dinilai tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa LKPj tidak cukup hanya menampilkan capaian serapan anggaran, namun harus mampu menunjukkan hasil nyata dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam rekomendasi, Aisha Nadela menyebut, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian utama.

‎Baca juga: Teknisi Perempuan PLN Turun dalam Pengujian Partial Discharge GI Trisakti

Pada bidang tata kelola pemerintahan, DPRD HSU mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah diminta terus memperkuat tata kelola keuangan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta menutup potensi kebocoran pendapatan di sektor reklame, parkir, dan pasar.

‎Di bidang pendidikan, pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer, guru PAUD, dan tenaga pendidik non ASN. Selain itu, pemerataan distribusi guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, termasuk sekolah dan pondok pesantren juga menjadi perhatian serius.

‎‎Pada sektor kesehatan, DPRD meminta peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan RSUD, kemudahan akses layanan BPJS, serta penguatan program penanganan stunting, gizi buruk, dan kesehatan ibu anak. DPRD HSU juga mendorong agar aset bangunan kesehatan yang belum dimanfaatkan dapat segera difungsikan.

‎‎Sementara, di sektor agrominapolitan menjadi salah satu fokus utama rekomendasi DPRD, Pemerintah daerah diminta memperkuat sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha berbasis pedesaan sebagai fondasi ekonomi masyarakat.

Baca juga: Kembangkan Aplikasi Penasajiwa, Wabup HSU: Alat Kontrol Kinerja dan Solusi Kerja ASN

‎‎Selain itu, DPRD HSU menekankan pentingnya pembangunan irigasi, jalan usaha tani, pasar hasil pertanian dan perikanan, ketersediaan pupuk, bibit unggul, pakan ternak, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan BUMDes.

‎‎Dalam penanganan banjir, DPRD HSU menegaskan bahwa persoalan banjir harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah diminta segera menyusun masterplan penanggulangan banjir secara terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, rehabilitasi drainase, pembangunan embung, kolam retensi, pintu air, hingga rumah pompa. ‎DPRD HSU juga menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dan lintas pemerintah dalam penanganan banjir yang berkelanjutan.

‎Selain itu, rekomendasi juga memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan pelaksanaan program, terutama pada aspek kualitas gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan distribusi agar program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

‎Di bidang sosial, DPRD menekankan pentingnya validasi data kemiskinan agar bantuan sosial tepat sasaran. Sementara pada sektor seni, budaya, dan olahraga, DPRD mendorong dukungan yang lebih nyata terhadap pelestarian budaya lokal, peningkatan sarana kesenian, fasilitas olahraga, serta pembinaan atlet daerah.

Baca juga: PTAM Intan Banjar Serahkan Dividen untuk Pemkab Banjar

‎Untuk pelayanan administrasi kependudukan, DPRD merekomendasikan peningkatan kapasitas pelayanan melalui penambahan perangkat layanan dan pengadaan mobil layanan keliling guna menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

Menutup rekomendasi, DPRD HSU menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

“DPRD berharap hasil evaluasi LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah pada tahun berikutnya, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh,” tutupnya.

‎‎Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD HSU H Fadilah, Bupati HSU H Sahrujani, Wakil Bupati HSU, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah HSU, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU. (Kanalkalimantan.com/dew)

‎Reporter: dew
Editor: bie

Artikel DPRD HSU Beri Catatan Rekomendasi LKPj Kepala Daerah 2025 pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.