10 Raperda Mulai Dibahas DPRD Kapuas, Pansus LKPj dan Raperda Dibentuk

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-5 dan ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2026, Jum’at (27/3/2026).

Agenda utama rapat adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah daerah.

Selain itu, rapat juga mengumumkan susunan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah beserta Raperda terkait.

Baca juga: Lima Jembatan Rusak di Banjarmasin akan Diperbaiki

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Hadir Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut. Namun, mereka menyampaikan sejumlah catatan, terutama terkait efektivitas regulasi, keberpihakan pada masyarakat, serta kesiapan implementasi di lapangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Wiyatno mengapresiasi dukungan dan masukan dari fraksi. Ia memastikan seluruh catatan akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan bersama DPRD.

Baca juga: Instruksi Wali Kota Lisa Putar Lagu Indonesia Raya Setiap Hari

Bupati Wiyatno memaparkan sejumlah capaian pemerintah daerah. Di antaranya penyaluran 24.534 Kartu Huma Betang Sejahtera dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta bantuan pangan bagi 34.816 kepala keluarga dari pemerintah pusat.

Di sektor infrastruktur, pemerintah kabupaten menyiapkan peralatan untuk penanganan cepat jalan rusak, termasuk di wilayah Tamban Catur, Sei Pinang, dan Mantangai.

“Jika ada laporan kerusakan, bisa langsung ditangani,” ujarnya.

Baca juga: Cek Program REDD+ di Cempaka, Ini Kata Kadishut Kalsel

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga terus berupaya menyelesaikan persoalan sosial, termasuk aksi masyarakat terkait perusahaan di wilayah Kapuas, melalui pendekatan komunikasi.

DPRD Kapuas menegaskan komitmen untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara komprehensif dan berpihak pada kepentingan publik.

Rapat paripurna ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk

Artikel 10 Raperda Mulai Dibahas DPRD Kapuas, Pansus LKPj dan Raperda Dibentuk pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya