Kalsel Usulkan 2.700 Unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat komitmen dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Miftahul Chair, saat mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring di Command Center lantai 3 kantor Gubernur Kalsel, Senin (23/2/2026).

Miftahul Chair mengatakan, program perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) telah memasuki tahap pengusulan, dimana aplikasi resmi sudah dibuka sejak Februari 2026.

Baca juga: SPAM Regional Tanahbumbu-Kotabaru Dukung Air Bersih di Wilayah Pesisir

“Khususnya di Kementerian PKP, aplikasi sudah dibuka bulan Februari ini. Program-program seperti kawasan kumuh, RTLH, dan rumah susun akan kita usulkan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebutuhan pembangunan rumah susun juga menjadi perhatian, terutama untuk aparatur sipil negara. Saat ini fasilitas rumah susun telah tersedia di Banjarmasin, dan diharapkan pembangunan serupa dapat segera terealisasi di Banjarbaru.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel, Isma Agrianti, mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan saat ini masuk dalam 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meski demikian, pendataan masih menjadi tantangan utama.

“Kami terus mendorong kabupaten kota untuk menyampaikan data yang dibutuhkan pusat, agar intervensi program bisa tepat sasaran,” katanya.

Baca juga: Safari Ramadan ke Tatah Makmur, Wabup Minta Masyarakat Jaga Fasilitas Umum

Dia menyoroti peluang pemanfaatan dana desa dalam mendukung perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurutnya, kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber menjadi kunci keberhasilan program perumahan di daerah.

Pada 2026, alokasi APBD Kalsel untuk sektor perumahan mengalami penurunan dan hanya mampu membiayai sekitar 500 unit rumah. Namun, dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu menambah sekitar 2.700 unit untuk Kalsel.

Adapun mekanisme pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (Sibaru) yang dikelola Direktorat Jenderal di Kementerian PKP, dengan usulan berasal dari pemerintah kabupaten kota.

“Pemprov Kalsel optimistis Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan maksimal, sekaligus mempercepat penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Banua,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: kk
Editor: kk

Artikel Kalsel Usulkan 2.700 Unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya