DPRD Kapuas Bentuk Pansus 10 Raperda

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Pembentukan Pansus itu diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (14/4/2026) siang.

Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Berinto, mengatakan pembentukan Pansus telah disepakati seluruh fraksi bersama pimpinan dewan.

Baca juga: Pemkab Kapuas Bahas Integrasi Jalan Kabupaten dan Industri

Langkah tersebut diambil agar pembahasan raperda lebih fokus dan komprehensif.

“Sesuai tata tertib, itu dibolehkan,” kata Berinto usai memimpin rapat paripurna.

Dia menyebutkan, tiga Pansus yang telah dibentuk diharapkan dapat bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Melalui mekanisme ini, pembahasan raperda diharapkan berjalan lebih terarah.

DPRD Kapuas juga menargetkan proses pembahasan hingga penetapan raperda dapat dipercepat.

Baca juga: HSU Disebut Layak Jadi Tuan Rumah Porprov XIII 2029

Selain itu, pansus diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
 Editot: kk

Artikel DPRD Kapuas Bentuk Pansus 10 Raperda pertama kali tampil pada Kanal Kalimantan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemdes Manusup Gelar Musyawarah Desa Susun RKPDes 2026

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Desa (Pemdes) Manusup menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026. Musdes RKPDes berlangsung di aula Kantor Desa Manusup, Senin (28/7/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda. Musdes menjadi wadah partisipatif yang sangat penting bagi warga Desa Manusup untuk menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi terkait arah pembangunan desa di tahun mendatang. Kepala Desa Manusup, Rinto menegaskan bahwa RKPDes bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, tetapi merupakan arah pembangunan desa yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Baca juga:  Bupati Banjar Terima Kunjungan Kakanwil DJPb Kalsel “Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga ...
Baca selengkapnya

Habis Terbakar, MTs Byna Taqwa Mantuil Numpang ke SD

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Byna Taqwa harus menerima kejadian yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah sekolah lain di Banjarmasin sudah mendapatkan uji coba makan bergizi gratis, mereka harus menelan pil pahit setelah ruang tempat belajar mereka luluh lantak dilahap api. Sekolah yang terletak di Pulau Bromo, Jalan Bina Harapan RT 7 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terbakar hebat pada Sabtu (26/1/2025) malam. Baca juga:  Temuan Jasad Siswi SMP di Syamsudin Noor, Sang Kakak Dengar Suara Tangisan Sambil Tertawa Puji Astuti, salah seorang pengajar di MTs Byna Taqwa yang rumahnya tak jauh dari sekolah masih mengingat bagaimana kejadian mengerikan malam itu. Akses jalan menuju sekolah yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua membuat Damkar kesulitan menuju lokasi, dan tak butuh waktu lama api melahap bangunan sekolah dan seisinya. “Mau disiram pakai ember gak mungkin, kendalanya juga pemada...
Baca selengkapnya

Ini Alasan KPU Tiadakan Kampanye di PSU Pilkada 2024

Gambar
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa kampanye akbar atau rapat umum ditiadakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Kebijakan ini diambil untuk mendukung prinsip efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan prinsip efisiensi,” ujar Anggota KPU, Idham Holik, dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Meski kampanye akbar ditiadakan pada PSU Pilkada 2024, KPU tetap memperbolehkan partai politik atau gabungan partai politik untuk membiayai metode kampanye lain, seperti: – Pertemuan terbatas – Tatap muka dan dialog – Penyebaran bahan kampanye – Pemasangan alat peraga “Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan tetap diperbolehkan,” tambah Idham. Selain itu, debat terbuka tetap akan diselenggarakan untuk memberi kesempatan pasangan calon menyampa...
Baca selengkapnya